Tugas Bahasa Indonesia 2 ( 3 ) : Tugas Individu/Personal

TUGAS 1

Jelaskan dan berikanlah contoh untuk masing-masing jenis aturan yang digunakan dalam penulisan ilmiah, contohnya Sistem Harvard, Sistem Harvard Modified, Sistem Vancouver, Sistem Abjad dan Sistem Nomor Urut !

Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan dan menjelaskan tentang format daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dan sebelum saya menjelaskan cara penulisan format daftar pustaka, tidak ada salahnya jika saya sedikit memaparkan tentang daftar pustaka itu sendiri.

Daftar pustaka adalah sesuatu yang berisi tentang informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam sebuah tubuh tulisan. Format perujukan pustaka itu sendiri mengikuti cara Harvard atau cara Vancouver. Dan dalam setiap pustaka yang dirujuk harus sesuai dengan rujukan yang ada didalam tubuh tulisan tersebut.

Sistem Harvard

Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi denganurutan pemunculannya berdasarkan nama penulis yang tersusun secara alfabetis. Untuk publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama pula, biasanya ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat dibelakang tahun publikasi ( baik penulisan daftar pustaka maupun dalam naskah tulisan). Dan jika mengambil suatu data yang dijadikan tubuh/isi tulisan melalui internet, maka harus menggunakan huruf italic. Disini saya akan memaparkan beberapa contoh dari sistem Harvard yang biasanya digunakan dalam berbagai jurnal didunia.

Contoh :

•  Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. New England J Med 337(6): 435-439.
•  Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into rench rural communities. J Rural Studies 10(2):197–210.
•  Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), Second Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210–237.
•  Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. London: Yale Univ Press.
•  Palmer FR. 1986. Mood and Modality. Cambridge: Cambridge Univ Press.

Sistem Vancouver

Sistem Vancouver merupakan kutipan pada naskah yang diberi nomor berurutan sesuai dengan susunan daftar pustaka mengikuti urutan seperti yang tercantum pada sebuah naskah dan tidak menurut abjad. Dan ada beberapa contoh seperti dibawah ini :

·         Grinspoon L, Bakalar JB. Marijuana: the forbidden medicine. London: Yale University Press; 1993.

·         Feinberg TE, Farah MJ, editors. Behavioural neurology and neuropsychology. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1997

Sistem Abjad

Pada sistem ini susunan diatur berdasarkan abjad nama penulis yaitu dari A sampai Z. Disini saya akan memberikan beberapa contoh dari sistem Vancouver:

•  Feinberg TE, Farah MJ, editor. Behavioural neurology and neuropsychology. 2nd ed New York: McGraw-Hill; 1997.
•    Grinspoon L, Bakalar JB. Marijuana: the forbidden medicine. London: Yale University Press; 1993.

Sistem Nomor Urut

Dan yang terakhir disini saya akan menjelaskan sistem nomor urut. Didalam sistem ini, dalam penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pengacuan buku dalam sebuah skripsi,bukan berdasarkan abjad nama penulis.

Contoh :

•         Soemardi T.P., Budiarso, Sumarsono D.A., Fauzan M., Djatmiko H. & Huwae R. 1997 .Light and low cost croosflow microhydro water turbine using composite materials. Makara*2B:42-50.

TUGAS 2

Temukan dan Deskripsikan Ketentuan Penulisan Artikel Ilmiah dalam Publikasi Jurnal Ilmiah.

1.      Judul

 1. Nama penulis pertama

 2. Nama penulis kedua ..

 3. Alamat penulis pertama (lengkap dgn email)

 4. Alamat penulis kedua (lengkap dgn email)

 Misal : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

                         (alamat instansi., bukan rumah) ..

2.      Abstrak (abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimum 250 kata).

3.      Pendahuluan : pendahuluan memuat latar belakang penelitian secararingkas dan padat, dan tujuan. Dukungan  teori  tidak  perlu  dimasukkan  pada  bagian  ini,  tetapi  penelitian  sejenis yang sudah dilakukan dapat dinyatakan.

4.      Metode Penelitian : metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan  penelitian  yang  lain,  prosedur  dan  tekniknya akan  berbeda.  Kalau  tidak berbeda,  berarti  penelitian  itu  hanya  mengulang  penelitian  yang  sudah  ada sebelumnya.   Tapi  bukan  berarti  harus  berbeda  semuanya.  Untuk  penelitian  sosial misalnya, populasi penelitian mungkin saja sama, tapi teknik samplingnya berbeda, teknik  pengumpulan  datanya  berbeda,  analisis  datanya  berbeda,  dan  lain.lain. Mohon diuraikan dengan jelas, bukan hanya mengopi dari penelitian lain. Kalau mau disertakan  penelitian  yang  dilakukan  termasuk  ke  dalam  kategori  penelitian  yang mana, mohon diperhatikan dengan baik, jangan asal mengopi. Bagian ini bisa dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

5.      Pembahasan : bagian  ini  memuat  data  (dalam  bentuk  ringkas),  analisis  data  dan  interpretasi terhadap hasil. Pembahasan dilakukan dengan mengkaitkan studi empiris atau teori untuk interpretasi. Jika dilihat dari proporsi tulisan, bagian ini harusnya mengambil proporsi  terbanyak,  bisa  mencapai  50%  atau  lebih.  Bagian  ini  bisa  dibagi  menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

6.      Penutup : bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulandan saran dapat dibuat dalam sub  bagian  yang  terpisah.   Kesimpulan  menjawab  tujuan,  bukan  mengulang  teori, berarti  menyatakan  hasil  penelitian  secara  ringkas  (tapi  bukan  ringkasan pembahasan).   Saran  merupakan  penelitian  lanjutan  yang  dirasa  masih  diperlukan untuk  penyempurnaan  hasil  penelitian  supaya  berdaya guna.   Penelitian  tentunya tidak selalu berdaya guna bagi masyarakat dalam satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian penelitian yang berkelanjutan.

7.    Daftar Pustaka : bagian  ini  hanya  memuat  referensi  yang  benar-benar  dirujuk;  dengan  demikian, referensi  yang  dimasukkan  pada  bagian  ini  akan  ditemukan  tertulis  pada  bagianbagian sebelumnya. Sistematika penulisannya adalah:

v    Menurut abjad

§  Tidak  perlu  dikelompokkan  berdasarkan  buku,  jurnal, koran,  ataupun berdasarkan tipe publikasi lainnya. 

§  Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). Tahun publikasi.  Judul buku. Penerbit, kota.

§  Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). Tahun publikasi. “Judul tulisan.”  nama jurnal. Volume, nomor. Penerbit, kota. 

§  Sistematika  penulisan  untuk  skripsi/tesis/disertasi:  nama  penulis  (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). Tahun lulus.  Judul skripsi/tesis/disertasi. Penerbit, kota.

§  Sistematika penulisan untuk artikel dari internet:  nama penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). Tanggal, bulan, dan tahun download.  Judul tulisan. Alamat situs.

§  Sistematika penulian untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis (kata terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya). Tanggal, bulan dan tahun publikasi. “Judul tulisan.”  Nama koran.  Penerbit, kota.

Aturan Penulisan

•      Tulisan merupakan hasil penelitian
•           Tulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku, setiap kata asing dicari padanannya dalam             bahasa Indonesia baku, dan tidak perlu menyertakan bahasa asingnya.
•            Kalimat yang diambil dari tulisan ilmiah dalam bahasa asing diterjemahkan dalam bahasa Indonesia       baku.
•             Referensi menggunakan aturan author, date hanya mencantumkan nama belakang penulis dan               tahun tulisan (contoh: Kotler, 2000) dan mohon dicek ulang dengan daftar pustaka (sangat                    membantu jika menggunakan fasilitas bibliography yang ada di word processor)
•             Tidak menggunakan catatan kaki
•             Tulisan ilmiah dikirimkan dengan format:   

§         Ukuran kertas yang digunakan ukuran A4

§  Panjang tulisan minimum 10 halaman

§  Margin keliling 1” atau 3cm

§  Spasi 1.5

§  Dalam bentuk 1 kolom (standar, tidak perlu dibuat kolom)

§  Huruf Times New Roman, ukuran 12

§  Semua jenis rumus ditulis menggunakan Mathematical Equation (bagi

pengguna MS Word ada di bagian Insert => Equation), termasuk

pembagian/fraksi, Zigma, Akar, Matriks, Integral, Limit/Log,

Pangkat, dsb

§  Semua jenis simbol menggunakan simbol standar yang ada di Word

Processor (bagi pengguna MS Word ada di bagian Insert => Symbol)

§  Judul tabel dan gambar ditulis di tengah, title case, dengan jarak 1

spasi dari tabel atau gambarnya. Tulisan “Tabel” atau “Gambar”

            dengan nomornya diletakkan satu baris sendiri. Judul tabel diletakkan

di atas tabel (sebelum tabel) dan judul gambar diletakkan di bawah

gambar (setelah gambar). Penulisan sumber tabel atau gambar

diletakkan di bawah tabel dan gambar (center pada gambar dan sejajar

tabel pada tabel dengan huruf 10 pt). Pada gambar, penulisan sumber

diletakkan setelah judul gambar dengan jarak 1 spasi. Tulisan dalam

tabel 10 pt.

TUGAS 3

Jelaskan, jika sumber informasi berupa buku atau majalah, data apa saja yang harus dicantumkan sesuai dengan cara yang berlaku !

Data yang harus dicantumkan jika sumber informasinya berupa buku atau majalah, dan sesuai dengan cara yang berlaku adalah akan saya jelaskan seperti dibawah ini.

Penulis.Tahun terbit.Judul buku( ditulis miring).Volume ( jika ada ). Edisi atau cetakan (jika ada).Kota terbit: Nama penerbit.

Contoh :.

Ø  Smith, J. (2005a). Harvard Referencing. London: Jolly Good Publishing.

Ø  Smith, J. (2005b). Dutch Citing Practices. The Hague: Holland Research Foundation.

Dari contoh diatas, dalam menuliskan kota tempat terbit, kota yang telah dikenal secara internasional misalnya seperti pada contoh diatas London atau New York, dikutip hanya kotanya saja. Bila kotanya kurang dikenal secara internasional, negaranya (atau provinsi untuk indonesia) juga harus disertakan.

Referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_penulisan_referensi_Harvard

http://pardede.staff.gunadarma.ac.id/Download/files/19064/Aturan+Penulisan+Artikel+Jurnal+Ilmiah+UG.pdf

http://ppsunj.org/pps/wp-content/uploads/buku_saku_pedoman_penulisan_artikel.pdf.

Tugas Bahasa Indonesia 2 ( 2 )

Tugas Bahasa Indonesia 2 (2)

Nama anggota Kelompok  :

1.      Dwi Indah Nurvitriani            (  22211241 )

2.      Rina Mega Ardita                  (  28211730 )

3.      Sri Novita Elsa                       (  26211873 )

Pertanyaan :

1.    Mengapa fungsi komunikasi bahasa disebut fungsi dasar? Mengapa pula disebut fungsi utama ?

2.    Apa fungsi alami bahasa dan fungsi buatan ?

3.    Apa yang disebut dengan metakomunikasi ?

Jawaban :

1. Fungsi komunikasi bahasa disebut fungsi dasar dan fungsi utama, karena dalam berkomunikasi tentunya kita memerlukan bahasa untuk dapat menerangkan suatu informasi atau maksud juga tujuan yang ingin kita capai baik komunikasi dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Dalam dasar berkomunikasi tentu kita harus mengetahui dasar bahasa yang akan kita gunakan dan dengan siapa kita berkomunikasi, misalnya dengan orang tua tentu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, atau dengan atasan kita harus menggunakan bahasa yang formal, berbeda ketika kita komunikasi dengan teman sebaya mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang informal atau bahasa yang biasa sehari-hari digunakan dilingkungan tersebut. Sedangkan bahasa disebut pula sebagai fungsi utama dalam berkomunikasi, karena kita harus dapat menyampaikan informasi melalui kata-kata yang bermakna agar lawan komunikasi kita mengerti akan informasi yang kita sampaikan, dan akan adanya jalinan atau hubungan komunikasi yang baik satu sama lain. Dengan bahasa pula kita dapat menyampaikan atau mengutarakan pikiran, perasaaan kita melalui suatu gagasan atau argument. Bahasa itu sebenarnya indah bila kita dapat menyampaikannya dengan indah pula. Orang lain akan tertarik ataupun senang dengan kita bila bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu mudah dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya dan tentunya tidak berlebih-lebihan.

2. Fungsi bahasa yang kita tahu tentunya untuk menyatakan atau memberikan informasi kepada lawan komunikasi kita. Namun disini yang berbeda adalah fungsi alami bahasa dan fungsi buatan. Fungsi alami bahasa itu dapat kita lihat dari bahasa sehari-hari yang diucapkan atau fungsi alami bahasa bisa diartikan sebagai bahasa ibu kita (bahasa daerah kita). Misalnya orang tua saya asli bogor tentu bahasa yang digunakan sehari-hari selain bahasa Indonesia bahasa sunda yang memang asli bogor dan bahasa asli itu tanpa disuruh atau diminta untuk berbahasa tersebut akan terucap dalam komunikasi sehari-hari dilingkungan kita. Atau bisa juga bahasa tubuh, misalnya bila tidak kita tidak menyetujui suatu gagasan atau pernyataan dengan otomatis kita akan menggelengkan kepala, atau sebaliknya kita menganggukan kepala bila kita menyetujui gagasan atau argument tersebut. Sedangkan untuk bahasa buatan itu bahasa yang dibuat, dapat untuk menambahkan makna dalam informasi yang kita sampaikan. Bahasa buatan itu misalnya seperti bahasa istilah, ada istilah yang mengatakan penemuan baru itu bisa dikatakan inovasi, sehingga dengan bahasa buatan tersebut orang lain bisa lebih mengerti akan maksud dan tujuan informasi yang kita sampaikan. Bisa juga bahasa buatan itu bahasa simbol misalnya digunakan dalam pelajaran matematika.

3. Metekomunikasi, diawali dengan kata “Meta” yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti luar atau samping, lalu digabungkan dengan kata “komunikasi” maka akan memiliki arti ada sesuatu selain atau disamping komunikasi. Jadi, metakomunikasi adalah suatu komentar terhadap isi pembicaraan dan sifat hubungan antara yang berbicara yaitu pesan di dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar.

·         Konsep metakomunikasi dapat berkomunikasi tentang semua hal yang ada di dunia, kita dapat menyebutnya sebagai objek komunikasi. Aktivitas yang dapat dikatakan sebagai metakomunikasi, misalnya bukan hanya membicarakan objek komunikasi tersebut tetapi bisa juga berkomunikasi tentang pembicaraan yang akan dibicarakan dengan menggunakan bahasa lain (meta-bahasa) yaitu menggunakan bahasa pemograman.perbedaan antara objek komunikasi dan meta-komunikasi bukan hanya secara keilmuan. misalnya, ketika kita mengirim komentar di sebuah forum jejaring sosial kepada seseorang dengan komentar bernada sinis namun kemudian meletakkan smiley di akhir komentar. Degan mengkomunikasikan smiley, bagi komunikan dapat dimaknai sebagai pesan yang tidak dipahami secara harfiah, melainkan dapat dipahami bahwa dalam pesan tersebut komunikator sedang mencoba menyampaikan humor. Dengan demikian, kedudukan smiley sebagai meta pesan.

REFERENSI :

http://bahasa.kompasiana.com/2012/03/28/konsep-metakomunikasi-445589.html, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013

Tugas Softskill Bahasa Indonesia 2 ( 1 ) : Tugas Personal

TUGAS SOFTSKILL BAHASA INDONESIA 2 (1): TUGAS PERSONAL

Sinonim

1. Akselerasi

A. Pertikaian

B. Percepatan

C. Penentuan

D. Perlindungan

E. Kendaraan

Jawaban : B. Percepatan

Alasan :  karena akselerasi adalah proses mempercepat.

2. Inovasi

A. Penemuan

B. Prosa

C. Naratif

D. Deduktif

E. Gambaran

Jawaban : A. Penemuan

Alasan:  karena inovasi mempunyai makna yang sama dengan penemuan yaitu pemasukan atau pengenalan hal-hal baru.

3. Injeksi

A. Suntik

B. Sedot

C. Terapi

D. Tembus

Jawaban : A. Suntik

Alasan:  injeksi itu artinya suntikan.

4. Rapuh

A. Kuda

B. Ringkih

C. Tinju

D. Suara

E. Kuat

Jawaban : B. Ringkih

Alasan:  rapuh mempunyai arti sudah rusak (patah, ringkih, pecah, sobek putus).

5. Pingsan

A. Sakit

B. Nyeri

C. Klenger

D. Marah

E. Kurus

Jawaban : C. Klenger

Alasan:  pingsan mempunyai arti yang sama dengan klenger yaitu tidak sadar, tidak ingat.

Antonim

1. Defisit

A. Rugi

B. Simpanan

C. Surplus

D. Bertahan

E. Maju

Jawaban : C. Surplus

Alasan:  karena Defisit adalah kekurangan (anggaran dalam belanja), sedangkan surplus adalah yang melebihi hasil biasanya; berkelebihan; sisa.

2. Reaksi

A. Koklusi

B. Aksi

C. Evolusi

D. Posisi

E. Konduksi

Jawaban : B. Aksi

Alasan:  reaksi itu merupakan tanggapan terhadap suatu aksi.

3. Monoton

A. Turunan

B. Terus-menurus

C. Dinamis

D. Dramatis

E. Berseling-seling

Jawaban : E. Berseling-seling

Alasan:  karena monoton selalu sama dengan  yang dulu, itu-itu saja dan tidak ada ragamnya.

4. Nomaden

A. tetap

B. Berpindah

C. Bermoral

D. Preman

C. Rapi

Jawaban : A. Tetap

Alasan:  karena nomaden itu kan dia selalu berpindah-pindah, tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

5. Permanen

A. Kuat

B. Sementara

C. Komunal

D. Induk

E. Manual

Jawaban : B. Sementara

Alasan:  karena permanen mempunyai arti yang berlawanan dengan sementara. Permanen itu tetap sedangkan sementara tidak tetap.

  

Analogi

1. Ulat : Kepompong : Kupu-kupu

A. Telur : Jentik : Nyamuk

B. Makanan : Kenyang : Lapar

C. Besar : Kecil : Sedang

D. Belajar : Pandai : Pelajaran

E. Mudah : Sulit : Belajar

Jawaban : A. Telur : Jentik : Nyamuk

Alasan:  mempunyai proses yang sama, yaitu dari ulat menjadi kepompong lalu kupu-kupu, begitupula  pada nyamuk dari telur menjadi jentik lalu nyamuk.

2. Berobat : Sembuh

A. Api : Orang

B. Panah : Busur

C. Cek : Hutang

D. Bahaya : Luka

E. Tembak : Mati

Jawaban : E. Tembak : Mati

Alasan:  karena sama-sama mempunyai kemungkinan. Orang sakit bila berobat ada kemungkinan bisa sembuh, begitu pula pada orang yang tertembak kemungkinan bisa mati.

3. Siang : Malam

A. Keras : Batu

B. Pijat : Usap

C. Jauh : Dekat

D. Putih : Keruh

E. Tinggi: Pendek

Jawaban : C. Jauh Dekat

Alasan:  karena keduanya sama-sama berlawanan. Lawannya jauh yaitu dekat dan lawannya siang yaitu malam.

4. Pengacara : Hakim : Hukum

A. Guru : Murid : Sekolah

B. Petenis : Perenang : Petinju

C. Nakhoda : Pilot : Supir

D. Guru : Dosen : Pendidikan

E. Pelukis : Penyakit : Aktor

Jawaban : D. Guru : Dosen : Pendidikan

Alasan:  karena menunjukkan profesi masing-masing. Dalam hukum ada pengacara dan hakim, sedangkan dalam pendidikan ada guru dan dosen.

5. Pena : Tinta : Kertas

A. Kuras : Palet : Kanvas

B. Mobil : Bensin : Bensin

C. Kapus : Penghapus : Papan tulis

D. Kuas : Cat : Dinding

E. Cat : Kaleng : Rumah

Jawaban : D. Kuas : Cat : Dinding

Alasan:  karena mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan sesuatu. Pena untuk menggoreskan tinta di kertas, sedangkan kuas untuk menggoreskan cat di dinding.

  

Logika

1. Pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh empat orang. Berapa orang yang diperlukan untuk membuat rumah dalam 6 hari ?

A.  6

B. 7

C. 8

D. 10

E. 12

Jawaban : D. 10

Alasan : secara logika kita perlu X lebih besar dari 4 hari atau lebih kecil, agar selesai lebih cepat, artinya orangnya harus lebih banyak, Xnya harus lebih besar dari 4. Jadi, nilai X yaitu 15/6 x 4 = 10.

2. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan/memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar ?

A. 50/250 = 6/x

B. 50/6 = x/250

C. 250/50 = x/6

D. 50/250 = x/6

E. 50/x = 250/6

Jawaban : D. 50/250 = x/6

Alasan : cukup dengan logika diatas, 250 lembar = 6 menit, 50 lembar = x. Berlaku : x=50/250 . 6 = 50/250 = x/6 .

3. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40km/jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60km/jam. Jika jarak dari P ke Q adalah 120km, berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan ?

A. 46

B. 48

C. 50

D. 52

E. 72

Jawaban : B. 48

Alasan : Total jarak berangkat dan kembali = 240 km.

                Waktu berangkat 120 : 40 = 3 jam

                Waktu kembali  120 : 60 = 2 jam

                Kecepatan rata-rata total jarak dibagi total waktu = 240 : (3 + 2) = 48 km/jam

4. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel ?

A. 24

B. 18

C. 12

D. 9

E. 6

Jawaban : A. 24

Alasan :  Diselesaikan dengan logika : 4ketel = 6 minggu, 8 ketel = 12 minggu, 16 ketel = 24 minggu.

5. Dani termasuk tiga siswa yang termuda dikelasnya. Ada 26 siswa yang lebih tua daripada Dani dan satu yang seusia dengannya. Berapakah banyaknya siswa yang ada dikelas Dani ?

A. 28

B. 29

C. 30

D. 31

E. 32

Jawaban : B. 29

Alasan : Jumlah siswa adalah 26 siswa yang lebih tua dari Dani, ditambah Dani dan dua orang siswa termuda di kelas yaitu Dani, teman yang seusia dengan Dani serta teman satunya lagi yang tidak seusia. Jadi, total siswa = 26 + 3 = 29 .

Contoh Kasus Perlindungan Konsumen

Contoh Kasus Perlindungan Konsumen

Untuk tulisan kali ini saya akan membahas contoh kasus mengenai contoh kasus perlindungan konsumen listrik. Di batam seperti yang kita ketahui sempat mengalami kenaikan tarif sebesar 14,8 % yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2008. Hal ini sontak saja membuat masyarakat khususnya dunia usaha mengajukan keberatan atas kenaikan tarif  tersebut karena kenaikan tersebut dapat menyebabkan dunia usaha mengalami gulung tikar akibatpengelola harus menanggung jawab kenaikan lebih 50% dari sebelumnya.

Sesuai dengan penyelesaian UU Perlindungan Konsumen, bahwa tarif atau harga tidak menjadi objek perlindungan konsumen, yang menjadi objek adalah tentang cara menjual pelaku usaha. Namun, apabila PLN memberikan pelayanan kurang maksimal, maka konsumen dapat melakukan tuntutan kepada PT. PLN. Atas dasar tersebut, Yayasan lembaga Konsumen Batam menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan dan mengajukan tuntutan jika pelayanan PLN tidak sesuai dengan janjianya.

Contoh lain misalnya seperti pencatatan meteran listrik yang tidak sesuai dengan pemakaian atau pembebanan biaya pemberitahuan tagihan kepada konsumen, yang mana sebelumnya tidak ada kesepakatan antara konsumen dengan PT PLN. Dan dari kejadian tersebut PLN telah melakukan tindakan secara sepihak dimana tidak meminta persetujuan terlebih dahulu oleh konsumen yang terkait.

Seperti yang telah kita ketahui, pada dasarnya hukum perjanjian yang berlaku selama ini hanya mengandalkan adanya kesamaan posisi tawar menawar diantara para pihak, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah mungkin terjadi. Dan disaat membuat perjanjian, konsumen dengan pelaku usaha harus mempunyai sesuatu yang bisa diposisikan  sebagai penyeimbang dan disini adalah UU, akan tetapi konsumen yang berdaya juga harus terus menerus dikuatkan dan disebarluaskan.

Dari contoh kasus diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa, konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang layak sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan haknya. Selain itu, sebagai konsumen jika mengalami tidakan yang sekiranya merugikan agar tidak segan-segan untuk mengadu ke layanan konsumen untuk mengadukan ketidak puasan atas pelayanan yang ada. Dan yang terakhir adalah harus adanya UU yang jelas untuk melindungi konsumen agar konsumen bisa mendapatkan perlindungan yang pasti selain itu agar konsumen tidak merasa dicurang dan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkanya.

Bab 11,12,13, dan 14

BAB 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1.    Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial (goodwill).

2.      Prinsip-prinsip hak kekayaan Intelektual

Dibawah ini ada beberapa prinsip-prinsip dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah sebagai berikut :

a.        Prinsip Ekonomi

Didalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b.       Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c.Prinsip kebudayaan

Prinsip Kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Bangsa dan Negara.

d.       Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

3.    Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terbagi dalam dua kategodi, yaitu :

a.Hak Cipta

b.       Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :

-          Hak Paten

-          Hak Merek

-          Hak Desain Industri

-          Hak desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

-          Hak Rahasia dagang

-          Hak Indikasi

Dibawah ini akan diberikan penjelasan mengenai Hak-hak.

v  Hak Cipta

Hakcipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan UU N0. 19/2002 Pasal 1 ayat 1mengenai hak Cipta :

“ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. “

v  Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur tentang perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme.

v  Hak Paten

Menurut UU No. 14/2001 pasal 1 ayat 1, hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada investor atas hasil penemuannya dibidang teknologi, yang ikan  dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahuin terhitung dari filling date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain :

§  UU No 6 tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 N0 39)

§  UU No 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No 30)

§  UU No 14 tahun 2001 tentang paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 109).

v  Hak Merek

Berdasarkan UU No 15/2001 pasal 1ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

v  Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, gabungan daripada yang terbentuk dari tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajaan tangan. (Pasal 1 ayat 1)

v  Rahasia Dagang

Menurut UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang, Rahasia dagang adalah imformasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Sumber :

-           zaki-math.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt

-           puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?PublishedID=DKV02040203

-           http://www.kemenperin.go.id/

-           http://edukasi.kompasiana.com/2010/08/25/perlunya-melakukan-pendaftaran-hak-kekayaan-    industri-industrial-property-rights-bagi-para-pengusaha/

-           http://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/

BAB 12

PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.   Pengertian konsumen

Adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PK,’Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.   Azaz dan Tujuan

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan disatu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah :

a.     Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b.     Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.

c.     Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

3.   Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen adalah :

-         Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

-         Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

-         Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

-         Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

Kewajiban konsumen adalah :

-         Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakai atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

-         Beritikad baik dlam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

-         Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

-         Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4.   Hak dan Kewajiaban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha adalah :

·         Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

·         Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

·         Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiaban Pelaku Usaha :

·         Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

·         Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan ,dan pemeliharaan.

·         Memperlakukan konsumen secara konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dimana pelaku usaha dilarang untuk membedakan konsumen.

5.   Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut ini :

1.     Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang :

a.     Tidak sesuai dengan :

-         Standar yang telah dipersyaratkan,

-         Peraturan yang berlaku,

-         Ukuran, takaran, timbangan dan jumlah sebenarnya.

b.     Tidak sesuai dengan yang ada didalam label, etiket dan keterangan lain dari barang dan jasa yang menyangkut :

-         Berat isi, dan

-         Isi bersih dan jumlah dalam hitungan.

2.   Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan atau jasa :

a.     Secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut :

-         Telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga / harga khusus, mode tertentu, sejarah tertentu.

-         Dalam keadaan baik, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

b.     Sercara tidak benar dan seolah-olah barang dan jsa tertebut :

-         Telah tersedia bagi konsumen.

-         Langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain.

-         Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

-         Dibuat perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan / afiliasi.

6. Klausula Baku dalam Perjanjian

Di dalam pasal 18 UU No 8 tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, antara lain :

1.   Menyatakan pengalihan tanggungan jawab pelaku usaha.

2.   Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen.

3.   Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen.

7.   Tanggung Jawab Pelaku Konsumen

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai  dengan pasal 28. Didalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Didalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

1.     Barang tersebut terbukti seharusnya tiak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan,

2.     Cacat barang timbul pada kemudian hari,

3.     Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen,

4.     Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.

5.     Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka yang diperjanjikan.

8.   Sanksi Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang perlanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya adalah sebagai berikut :

-         Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000’,-.

Sumber :

http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Sanksi-Pidana-UU-Perlindungan-Konsumen

http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelaku-usaha.html

http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/klausula-baku-dalam-perjanjian.html

BAB 13

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1.   Pengertian

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

UU Anti Monopoli no. 5 tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) UU Anti Monopoli ).

Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2.   Azas dan Tujuan

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan yang terkandung di dlaam UU No. 5 tahun 1999, adalah sebagai berikut :

a.     Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b.     Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.

c.     Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

d.     Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

3.   Kegiatan yang Dilarang

Menurut isi dari pasal 18 menegnai monopsoni :

-          Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

-          Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan.

Menurut isi pasal 19 mengenai Penguasaan Pasar, Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

Pasal 22 mengenai Persengkokolan, dimana Pelaku Usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4.   Perjanjian yang Dilarang

Dibawah ini ada beberapa perjanjian-perjanjian yang dilarang, diantaranya adalah :

a.     Oligopoli

Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit sehingga seseorang bisa mempengaruhi harga pasar.

b.     Penetapan harga

Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain :

-          Perjanjian untuk menetapkan harga barang atau jasa dengan pelaku usaha pesaingnya.

-          Perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar harga yang harganya berbeda dari pembeli lain, sedangkan barang yang dijual sama.

-          Perjanjian untuk menetapkan harga dibawah harga pasar.

c.     Pembagian wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran terhadap barang atau jasa.

d.     Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

e.     Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi.

f.      Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama degan membentuk gabungan perusahaan dimana yang tujuannnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap usahanya, yang selain itu agar bisa mengontrol pemasaran.

g.     Oligopsoni

Keadaan dimana pelaku usaha menguasai pasokan atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

h.     Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang tujuannya untuk menguasai produksi sejumlah produk.

i.      Perjanjian tertutup

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dngan pelaku lain yang memuat persyaratan bahwa pihak menerima barang atau jasa hanya akan memasok / tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

5.   Hal-hal yang Dikecualikan dalam Monopoli

Hal-hal yang dilarang oleh UU Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

a.     Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan yang terdiri dari :

-          Oligopoli

-          Penetapan harga

-          Pemboikotan

-          Kartel

-          Trust

-          Oligopsoni

-          Itegrasi vertikal

-          Perjanjian tertutup

-          Perjanjian dengan pihak luar negeri

b.     Kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, diantaranya adalah :

-          Monopoli

-          Monopsoni

-          Penguasaan pasar

-          Persengkokolan

c.     Posisi domina, yang meliputi :

-          Jabatan rangkap

-          Pemilikan saham

-          Merger, akusisi, konsolidasi

6.   Komisi pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

7.   Sanksi

Pasal 48

-          Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000, atau pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan.

-          Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 UU ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 , atau pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Sumber :

http://eghasyamgrint.wordpress.com/2011/05/29/pengertian-persaingan-usaha-tidak-sehat/

http://fikaamalia.wordpress.com

 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/kegiatan-dan-perjanjian-yg-dilarang-anti-monopoli/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html

BAB 14

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

1.       Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Senada dengan itu, Winardi mengemukakan :

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang yang lain

2.       Cara-cara Penyelesaian Sengketa Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase

-          Negosiasi

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang tidak mudah diselesaikan dan harus diselesaikan secara hati-hati. Sebab, nuansa kekerasan begitu terasa setiap kali sengketa tanah terjadi. Tak hanya disimbolkan dengan kehadiran alat berat atau aparat, tapi juga benturan fisik antara pihak yang bersengketa. Masalah sengketa tanah tidak hanya menyangkut UU, tapi juga implementasinya di lapangan. Penyelesaian melalui jalur hukumpun tidak dapat selalu menjanjikan keadilan, sedang jalan damai juga tak mudah untuk ditempuh.

-          Mediasi

Melibatkan pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dapat berupa individu atau kelompok, negara atau kelompok negara atau organisasi internasional.

Dalam mediasi, negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar para pihak yang bersengketa saling belum bertemu, tetapi juga mengusahakan dasar-dasar perundingan dan ikut aktif dalam perundingan dan ikut aktif dlam perundingan, contohnya : mediasi yang dilakukan oleh Komisi Tiga Negara ( Australia, Amerika, Belgia) yang dibentuk oleh PBB pada bulan agustus 1947 untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dan juga mediasi yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter untuk mencari penyelesaian sengketa antara Israel dan mesir hingga menghasilkan Perjanjian Camp david 1979.

-          Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin populer dikalangan pengusaha. Kontrak-kontrak komersial sudah cukup banyak mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Dewasa ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sedah semakin populer. Badan-badan penyelesaian sengketa sejenis telah pula lahir, diantaranya adalah badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Penyelesaian sengketa bisnis dll.

3.       Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase dan Ligitasi

Dari beberapa cara penyelesaian sengketa diatas, ada beberapa kesimpulan dan perbandingan antara ketiga cara penyelesaian, seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :

-          Perundingan : merupakan tindakan atau proses menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa doterima.

-          Arbitrase : kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.

-          Ligitasi : proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus kepengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Jadi perbandingan diantara keduanya ini, merupakan tahapan dari penyelesaian pertikaian. Tahap pertama terlebih dahulu melakukan perundingan diantara kedua belah pihak yang bertikai. Kedua ialah kejalan artibrase, ini digunakan jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan pertikaian yang ada oleh sebab itu membutuhkan pihak ketiga. Dan yang ketiga ialah tahap yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga, oleh sebab itu mereka membutuhkan hukum atau pengadilan untuk menyelesaikan pertikaian yang ada

Sumber :

http://aldie-renaldie.blogspot.com/2013/02/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html

http://yulianiinda93.blogspot.com/2013/05/bab-14-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html