This my story !!!: Bab 2. Pengertian, Tujuan dan Prinsip-prinsip koperasi

BAB 2.

PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Pengertian Koperasi :

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

1. Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

• Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.

• Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan.

• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

• Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.

• Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

2. Definisi Arifinal Chaniago

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

3. Definisi P.J.V. Dooren

There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.

4. Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

5. Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

6. Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi :

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

“Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.”(SAK,1996:27.1)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Prinsip-Prinsip Koperasi :

1. PRINSIP MUNKNER

Keanggotaan bersifat sukarela.
Keanggotaan terbuka.
Pengembangan anggota.
Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.
Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis.
Koperasi sbg kumpulan orang-orang.
Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi.
Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi.
Perkumpulan dengan sukarela.
Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.
Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
Pendidikan anggota.

2. PRINSIP ROCHDALE

Pengawasan secara demokratis.
Keanggotaan yang terbuka.
Bunga atas modal dibatasi.
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
Penjualan sepenuhnya dengan tunai.
Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.
Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota.
Netral terhadap politik dan agama.

3. PRINSIP RAIFFEISEN

Swadaya.
Daerah kerja terbatas.
SHU untuk cadangan.
Tanggung jawab anggota tidak terbatas.
Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.
Usaha hanya kepada anggota.
Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

4. PRINSIP HERMAN SCHULZE

Swadaya.
Daerah kerja tak terbatas.
SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.
Tanggung jawab anggota terbatas.
Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.
Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

5. PRINSIP ICA

Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.